Anggaran Sapi Kurban Rp100 Miliar Tuai Sorotan Publik

TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Polemik penggunaan anggaran negara untuk pengadaan sapi kurban pemerintah pada Hari Raya Iduladha 2026 mencuat setelah sejumlah kalangan mengkritik alokasi dana yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar.

Kritik tersebut muncul setelah pemerintah mengonfirmasi pengadaan 1.098 ekor sapi kurban bantuan Presiden yang akan disalurkan ke 552 daerah di seluruh Indonesia.

Sejumlah pihak mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, sementara pemerintah menegaskan bahwa program tersebut merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan Presiden yang bertujuan menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Perdebatan mengenai penggunaan anggaran sapi kurban Presiden menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik menjelang pelaksanaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Di satu sisi, program tersebut dipandang sebagai bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat di berbagai daerah.

Namun di sisi lain, muncul kritik yang menilai besarnya anggaran yang digunakan perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks kondisi ekonomi nasional yang masih menghadapi berbagai tantangan.

Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara (BaraNusa), Adi Kurniawan, menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyampaikan kritik terhadap kebijakan tersebut.

Menurutnya, penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk pengadaan sapi kurban berpotensi menimbulkan pertanyaan publik mengenai prioritas belanja negara.

Ia menilai bahwa di tengah situasi ekonomi yang masih diwarnai tekanan terhadap daya beli masyarakat, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta berbagai persoalan ketenagakerjaan, pemerintah perlu menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi dalam menentukan alokasi anggaran.

“Penggunaan anggaran sebesar itu di saat kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit dapat melukai rasa keadilan publik,” ujar Adi Kurniawan dalam keterangannya di Jakarta.

Menurutnya, semangat berkurban sejatinya merupakan simbol kepedulian sosial dan solidaritas terhadap sesama.

Karena itu, pelaksanaannya perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi objektif masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Adi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang berasal dari APBN harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.

BaraNusa bahkan mendesak lembaga pengawas negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses pengadaan tersebut guna memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Organisasi tersebut meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif secara terbuka terhadap penggunaan anggaran sapi kurban Presiden.

Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diminta ikut mengawasi proses pengadaan guna memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami mendesak BPK melakukan audit investigatif secara terbuka dan meminta KPK ikut mengawasi seluruh proses pengadaan sapi kurban ini agar tidak ada potensi penyimpangan, mark up anggaran, ataupun praktik permainan proyek,” kata Adi.