Danrem 045 Perkuat Sinergi Hukum Bersama Kemenkum Babel

TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Komandan Korem 045/Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung di Markas Korem 045/Garuda Jaya, Bangka Belitung, dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi antarlembaga pada bidang pembinaan hukum, pelayanan publik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Kamis (22/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara institusi pertahanan dan kementerian dalam menciptakan stabilitas keamanan, ketertiban sosial, dan budaya hukum yang lebih baik di tengah masyarakat Bangka Belitung.

Audiensi berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi.

Kedua belah pihak membahas berbagai program strategis yang dapat dijalankan secara bersama-sama, mulai dari penyuluhan hukum bagi masyarakat, peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, hingga penguatan pelayanan publik berbasis kepastian hukum di daerah.

Komandan Korem 045/Garuda Jaya menegaskan bahwa sinergi lintas instansi menjadi kebutuhan penting dalam menjaga stabilitas wilayah, terutama di tengah perkembangan sosial dan dinamika masyarakat yang terus berubah.

Menurutnya, TNI tidak hanya memiliki tanggung jawab menjaga pertahanan negara, tetapi juga berperan aktif mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sadar hukum.

“Sinergi lintas instansi adalah kunci menjaga stabilitas daerah. TNI akan selalu hadir mendukung upaya penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan,” ujar Brigjen TNI Nur Wahyudi dalam pertemuan tersebut.

Pernyataan itu sekaligus menegaskan komitmen Korem 045/Garuda Jaya dalam mendukung berbagai program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan masyarakat dan penguatan karakter kebangsaan.

Danrem juga menilai kolaborasi dengan Kementerian Hukum dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas edukasi hukum kepada masyarakat hingga ke tingkat desa.

Dalam audiensi tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung turut menyampaikan pentingnya dukungan seluruh unsur pemerintah dan aparat dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Menurutnya, persoalan hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan aturan semata, tetapi juga memerlukan edukasi yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum, kata dia, terus mendorong penguatan budaya hukum melalui berbagai program penyuluhan dan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Program tersebut diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di wilayah terpencil.

Kolaborasi dengan TNI dinilai akan memperkuat efektivitas program pembinaan hukum karena aparat teritorial memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat di tingkat bawah.

Kehadiran Babinsa di desa-desa dianggap mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terkait pemahaman hukum dan kehidupan berbangsa.

Selain membahas pembinaan hukum masyarakat, audiensi juga menyinggung pentingnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam era digitalisasi saat ini, pelayanan publik dituntut semakin cepat, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah pusat melalui berbagai kementerian terus mendorong reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan yang lebih efektif.