TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Sebanyak 25 kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang digelar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia mulai 15 hingga 28 Juli 2026.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, membangun integritas, serta meningkatkan kemampuan para kepala daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Para peserta berasal dari berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Mereka adalah Bupati Sinjai, Banjarnegara, Kotawaringin Barat, Biak Numfor, Manokwari, Intan Jaya, Mimika, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, Halmahera Tengah, Pulau Morotai, Lembata, Flores Timur, Sumbawa Barat, Hulu Sungai Tengah, Sukamara, Aceh Besar, Seluma, Polewali Mandar, Muaro Jambi, Kerinci, Lebak, Tulang Bawang Barat, serta Wali Kota Lhokseumawe dan Wali Kota Pangkalpinang.
Keikutsertaan para kepala daerah dari berbagai karakteristik wilayah tersebut mencerminkan semangat pemerataan pembangunan kapasitas kepemimpinan nasional.
Daerah yang memiliki tantangan geografis, sosial, ekonomi, hingga karakteristik budaya yang berbeda dipertemukan dalam satu ruang pembelajaran untuk saling berbagi pengalaman sekaligus memperkuat perspektif kebangsaan.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/ATDPDRI-10001209.jpg")
Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menjelaskan bahwa penyelenggaraan KPPD merupakan hasil kolaborasi antara Lemhannas, Kementerian Dalam Negeri, dan Purnomo Yusgiantoro Center.
Program ini dirancang sebagai pendidikan kepemimpinan strategis bagi kepala daerah yang baru memperoleh mandat dari masyarakat.
“Ini merupakan kerja sama Lemhannas dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center untuk melakukan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” ujar Ace Hasan Syadzily di Jakarta.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan kemampuan administratif, tetapi juga kepemimpinan yang memiliki wawasan kebangsaan, visi jangka panjang, serta kemampuan menghadapi dinamika nasional maupun global.
Selama enam hari pertama, seluruh peserta menjalani pembelajaran intensif di kampus Lemhannas dan Purnomo Yusgiantoro Center. Berbagai materi disusun untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Materi yang diberikan meliputi penguatan wawasan kebangsaan, kepemimpinan strategis, pembangunan karakter, hingga penguatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/KMPLogoUtama1000949.jpeg")
Salah satu agenda penting dalam pelatihan tersebut adalah pembekalan mengenai pencegahan korupsi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Ace Hasan Syadzily, materi tersebut menjadi bagian penting karena kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola anggaran publik, mengambil keputusan strategis, serta memastikan seluruh kebijakan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“KPK akan memberikan materi mengenai bagaimana kepemimpinan daerah harus menjaga integritas dan pendidikan antikorupsi,” katanya.
Pembekalan antikorupsi dinilai semakin relevan mengingat kepala daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus pengelola berbagai program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Melalui pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, diharapkan para peserta mampu membangun sistem pemerintahan daerah yang lebih efektif serta meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.
Selain penguatan integritas, peserta juga memperoleh materi mengenai geopolitik, dinamika global, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
