Putusan MK, Kota DKI Jakarta Masih Berstatus Ibukota Negara

TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status ibu kota negara kembali memantik perhatian publik nasional.

Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang mengenai masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN), Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Romy Soekarno, meminta masyarakat tidak salah memahami arah putusan tersebut.

Menurutnya, putusan MK justru memperjelas kepastian hukum dan konstitusional mengenai tahapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju IKN di Kalimantan Timur.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai tanda berhentinya pembangunan IKN sebagaimana narasi yang berkembang di sejumlah ruang publik dan media sosial.

“Jangan diartikan bahwa pembangunan IKN berhenti.

Putusan MK justru memberikan kepastian hukum bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota negara sampai diterbitkannya Keputusan Presiden terkait pemindahan resmi ke IKN,” ujar Romy Soekarno.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perdebatan mengenai arah pembangunan nasional, efektivitas proyek strategis negara, serta kesiapan pemerintah dalam melakukan transisi pusat pemerintahan.

MK Dinilai Memberi Kepastian Konstitusi

Bagi sebagian kalangan, putusan MK dianggap menjadi penegasan penting bahwa proses perpindahan ibu kota negara tidak bisa dilakukan secara serampangan atau hanya berdasarkan pendekatan politik semata.

Proses tersebut harus tetap mengikuti koridor hukum dan ketatanegaraan yang jelas.