Danrem 045 Perkuat Sinergi Hukum Bersama Kemenkum Babel

Namun dalam implementasinya, kolaborasi lintas sektor tetap diperlukan agar pelayanan dapat menjangkau masyarakat secara luas.

Korem 045/Garuda Jaya menilai stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan dua faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Wilayah yang aman dan tertib akan menciptakan iklim investasi yang sehat, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, serta mendukung keberlangsungan pembangunan sosial.

Dalam konteks Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor pertambangan, pariwisata, perikanan, dan perkebunan, stabilitas sosial menjadi faktor utama yang harus dijaga bersama.

Karena itu, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan kementerian dinilai sangat penting.

Pertemuan tersebut juga membahas peluang kerja sama dalam kegiatan sosialisasi hukum dan wawasan kebangsaan kepada generasi muda.

Danrem menilai penguatan karakter kebangsaan di kalangan pemuda harus berjalan seiring dengan peningkatan kesadaran hukum agar tercipta generasi yang disiplin, cinta tanah air, dan bertanggung jawab.

Menurutnya, tantangan perkembangan teknologi informasi saat ini turut memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat.

Arus informasi yang sangat cepat sering kali memunculkan potensi konflik sosial, penyebaran hoaks, hingga pelanggaran hukum berbasis digital.

Karena itu, edukasi hukum dan literasi digital perlu diperkuat agar masyarakat mampu memilah informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah memang terus menggaungkan pentingnya budaya sadar hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Kesadaran hukum masyarakat diyakini mampu menekan angka pelanggaran, meningkatkan ketertiban sosial, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara.

TNI sendiri selama ini aktif terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan melalui pembinaan teritorial.

Program seperti komunikasi sosial, karya bakti, hingga pembinaan desa menjadi sarana pendekatan aparat kepada masyarakat.

Kolaborasi dengan Kementerian Hukum diharapkan semakin memperkuat fungsi pembinaan tersebut.

Edukasi hukum yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat dapat membantu meningkatkan pemahaman warga mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Selain itu, kerja sama lintas sektor juga dianggap penting dalam mencegah potensi konflik sosial di masyarakat.

Pendekatan persuasif dan edukatif dinilai lebih efektif untuk membangun kesadaran kolektif dibandingkan sekadar penindakan hukum.