Ferry Latuhihin Soroti Rupiah, Kirim Pesan Keras ke Prabowo

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi kritik langsung terhadap arah kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir.

Ferry juga menyinggung optimisme pemerintah terhadap kondisi ekonomi nasional yang menurutnya belum sepenuhnya tercermin dalam realitas pasar.

Dalam videonya, ia mengkritik sikap optimistis yang disampaikan sejumlah pejabat ekonomi, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Menurut Ferry, optimisme memang penting untuk menjaga kepercayaan publik, namun harus didukung oleh indikator dan langkah konkret yang dapat meyakinkan investor maupun pelaku usaha.

Perdebatan mengenai kondisi ekonomi dan pasar keuangan sebenarnya merupakan hal yang lazim dalam sistem ekonomi modern.

Para ekonom, pelaku pasar, regulator, hingga pemerintah sering kali memiliki pandangan berbeda terkait arah kebijakan yang dianggap paling tepat.

Perbedaan pandangan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi yang dapat memperkaya diskursus publik mengenai pengelolaan ekonomi nasional.

Salah satu kebijakan yang mendapat sorotan tajam dari Ferry adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau PT DSI.

Perusahaan pelat merah tersebut dibentuk untuk menjalankan fungsi sebagai BUMN ekspor dan eksportir tunggal bagi sejumlah komoditas sumber daya alam strategis Indonesia, termasuk batu bara, kelapa sawit, dan fero aloi.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa keberadaan PT DSI bertujuan memperkuat tata kelola ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan, serta meminimalkan praktik-praktik yang merugikan negara seperti underinvoicing atau pelaporan nilai ekspor yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Namun, Ferry menilai pendekatan yang digunakan pemerintah melalui pembentukan PT DSI berpotensi menimbulkan persoalan baru.

Menurutnya, tujuan pengawasan terhadap aktivitas ekspor memang penting, tetapi mekanisme yang digunakan perlu dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi pasar.

Ia berpendapat bahwa pemerintah seharusnya membentuk badan pengawas yang berfungsi melakukan supervisi terhadap aktivitas ekspor dan praktik transfer pricing.

Dengan demikian, negara tetap dapat melakukan pengawasan tanpa harus masuk secara langsung ke dalam rantai perdagangan komoditas.

“Tapi masalahnya PT DSI over. Yang diperlukan adalah supervisory body, yaitu badan pengawas untuk mengawasi ekspor kita apakah ada permainan transfer pricing atau underinvoicing,” ujarnya.

Ferry mengkhawatirkan model bisnis yang diterapkan PT DSI dapat menimbulkan risiko moral hazard.

Menurutnya, apabila seluruh proses ekspor harus melalui satu badan usaha tertentu, muncul potensi penyalahgunaan kewenangan yang dapat berdampak pada efisiensi dan kepastian usaha.

“Tapi yang didirikan adalah suatu badan hukum yang seolah-olah para eksportir ini harus menyerahkan barangnya dulu kepada PT DSI, dan PT DSI baru meneruskan ke buyers. Nah, ini bisa terjadi moral hazard,” katanya.