TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Peringatan Hari Jadi Kota Manggar (HJKM) ke-155 yang berlangsung pada 6–11 Oktober 2026 menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendorong pembaruan ibu kota kabupaten melalui rencana pembangunan Simpang Lima, pusat kuliner, serta penataan kawasan Sungai Manggar.
Rencana yang disampaikan Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten seusai rapat paripurna HJKM pada Jumat (9/10/2026) itu diarahkan untuk memperkuat ruang publik, membuka peluang usaha, dan meningkatkan daya tarik kota menjelang 2027.
Pelaksanaannya tetap memerlukan perencanaan teknis dan dukungan anggaran daerah.
Dengan tema “Manggar Bejaye, Belitung Timur Maju Besame”, peringatan ini tidak hanya menandai perjalanan sejarah kota, tetapi juga membuka ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk menilai arah pembangunan.
Agenda tersebut mencakup penataan pusat kota, pengembangan ekonomi kreatif, pelestarian identitas lokal, dan perluasan kesempatan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Momentum peringatan tersebut memiliki makna tersendiri karena Manggar bukan sekadar pusat administrasi.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/ATDPDRI-10001209.jpg")
Kecamatan ini merupakan salah satu kawasan yang membentuk dinamika pemerintahan, perdagangan, dan kehidupan sosial Belitung Timur.
Berdasarkan profil resmi Kecamatan Manggar, wilayah administratifnya terdiri atas sembilan desa, yakni Kelubi, Padang, Lalang, Lalang Jaya, Kurnia Jaya, Baru, Bentaian Jaya, Mekar Jaya, dan Buku Limau.
Posisi tersebut menjadikan pengembangan Manggar berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan masyarakat di wilayah sekitarnya.
Ketua DPRD Belitung Timur Fezzi Uktolseja menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan ikon baru Manggar dan penataan kawasan usaha.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/KMPLogoUtama1000949.jpeg")
Ia menilai kota tersebut membutuhkan penanda visual yang mudah diingat sekaligus dapat menjadi tempat berkumpul masyarakat.
Menurut Fezzi, fasilitas ekonomi yang lebih tertata juga berpeluang memberi ruang usaha bagi pedagang kecil.
Meski demikian, ia menjelaskan bahwa pembahasan anggaran 2027 masih berlangsung sehingga rencana tersebut tetap harus mengikuti mekanisme penganggaran yang berlaku.
Dukungan dari DPRD menjadi salah satu unsur penting dalam proses pembangunan daerah, tetapi pelaksanaannya membutuhkan lebih dari persetujuan politik.
Pemerintah perlu menyiapkan kajian teknis, menetapkan kebutuhan anggaran, menyusun jadwal realistis, dan memastikan manfaat fasilitas dapat dipertanggungjawabkan.
Transparansi mengenai biaya pembangunan dan pemeliharaan juga penting agar ikon kota yang dibangun tidak hanya menarik pada masa peresmian, tetapi dapat berfungsi dalam jangka panjang.
Rencana pusat kuliner yang sebelumnya diarahkan ke Desa Mekar Jaya menjadi salah satu peluang untuk menghidupkan usaha lokal.
Selain menyediakan tempat berdagang yang tertata, kawasan tersebut direncanakan menjadi ruang interaksi sosial dan tujuan rekreasi warga.
