Dalam sejumlah daerah di Indonesia, program rehabilitasi jembatan sering menjadi prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Pemerintah pusat maupun daerah umumnya mengalokasikan anggaran khusus untuk menjaga kelayakan infrastruktur yang memiliki tingkat penggunaan tinggi.
Dengan masuknya usulan rehabilitasi Jembatan Biru ke dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, peluang untuk memperoleh dukungan anggaran dinilai semakin terbuka.
Namun masyarakat berharap proses tersebut tidak berhenti pada tahap perencanaan semata, melainkan segera diwujudkan dalam bentuk pekerjaan fisik di lapangan.
Bagi warga Pulau Makasar, rehabilitasi Jembatan Biru bukan hanya kebutuhan infrastruktur, melainkan kebutuhan mendesak yang menyangkut keselamatan dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari.
Setiap hari yang berlalu tanpa perbaikan meningkatkan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko yang mungkin terjadi.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/ATDPDRI-10001209.jpg")
Karena itu, dorongan yang disampaikan DPRD Sulawesi Tenggara menjadi sinyal penting agar seluruh pemangku kepentingan memberikan perhatian serius terhadap kondisi jembatan tersebut.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya proyek baru yang dibangun, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjaga dan merawat aset publik yang telah ada.
Pada akhirnya, Jembatan Biru bukan sekadar konstruksi yang menghubungkan dua wilayah.
Ia merupakan penghubung kehidupan ribuan warga, penggerak aktivitas ekonomi, sekaligus simbol kemajuan daerah.
Rehabilitasi yang cepat, tepat, dan menyeluruh akan menjadi investasi penting untuk menjamin keselamatan masyarakat serta memastikan roda pembangunan di Kota Baubau terus bergerak maju tanpa hambatan. | TriBrataPost.Com | */Redaksi | *** |
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/KMPLogoUtama1000949.jpeg")
