Harus ada mekanisme operasi dan pemeliharaan, termasuk kejelasan siapa yang mengoperasikan pompa, siapa yang membayar biaya energi, bagaimana jadwal distribusi air dan bagaimana kerusakan dilaporkan.
Pengelolaan berbasis kelompok tani juga dapat diperkuat. Petani perlu memperoleh pelatihan sederhana mengenai pengoperasian pompa, perawatan jaringan dan pelaporan gangguan.
Pemerintah dapat membuat indikator kinerja yang mudah dipantau masyarakat, misalnya jam operasi pompa, debit air, luas sawah terlayani dan jumlah musim tanam.
Pendekatan tersebut akan membuat pembangunan JIAT lebih inovatif dan transparan. Teknologi pengukuran debit, pencatatan digital serta dokumentasi berkala dapat membantu pemerintah memastikan fasilitas benar-benar berfungsi setelah pekerjaan selesai.
Pada akhirnya, persoalan JIAT di Kabupaten Serang tidak boleh diposisikan hanya sebagai pertarungan antara pemerintah dan masyarakat. Ini adalah persoalan pelayanan publik dan penggunaan uang negara.
Jika fasilitas terbukti berfungsi, hasil pengujian harus dibuka agar tudingan dapat diluruskan. Jika terdapat kekurangan teknis, pemerintah harus memerintahkan perbaikan.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/ATDPDRI-10001209.jpg")
Jika ditemukan ketidaksesuaian kontrak, harus ada pertanggungjawaban administratif atau perdata sesuai ketentuan. Dan apabila pemeriksaan berwenang menemukan unsur pidana serta kerugian negara, proses hukum harus berjalan berdasarkan bukti.
Petani tidak membutuhkan polemik berkepanjangan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa investasi negara benar-benar menghasilkan air bagi sawah.
Program JIAT dirancang sebagai instrumen ketahanan pangan dan pengendalian risiko kekeringan. Karena itu, keberhasilannya harus diukur dari manfaat nyata di lahan, bukan semata-mata dari berdirinya sumur, pompa, toren dan pipa.
Sorotan terhadap Cikolelet, Kamasan dan Curug Agung semestinya menjadi kesempatan melakukan evaluasi terbuka. Pemerintah, BBWS C3, pelaksana proyek, pengawas, kelompok tani dan lembaga pemeriksa dapat duduk bersama membawa data masing-masing.
![](https://tribratapost.com/wp-content/uploads/2026/05/KMPLogoUtama1000949.jpeg")
Dengan pemeriksaan yang transparan, persoalan dapat dipisahkan secara tegas antara kendala teknis, kegagalan fungsi, kelalaian pelaksanaan dan dugaan pelanggaran hukum.
Yang paling penting, air harus sampai kepada petani.
Sebab, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian pada akhirnya memiliki tujuan yang sangat konkret: menjaga produksi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat pembangunan.
Jika tujuan itu belum tercapai, evaluasi bukan lagi pilihan tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab publik. | TriBrataPost.Com | */Redaksi | *** |
