Menkomdigi Akui Internet Mentawai Masih Terbatas, Warga Menanti Solusi

Namun, pembinaan dan pemberian jalan keluar juga penting agar masyarakat yang membutuhkan konektivitas tidak kehilangan akses.

Dalam konteks Mentawai, kebutuhan tersebut memiliki dimensi geografis yang sangat kuat. Karakter wilayah kepulauan membuat pembangunan infrastruktur komunikasi tidak selalu mudah dan murah.

Jarak antarpulau, kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta jumlah pelanggan yang relatif tersebar menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan jaringan telekomunikasi.

Karena itu, pemerataan konektivitas di Mentawai membutuhkan keberanian kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator telekomunikasi, penyelenggara jasa internet, serta masyarakat.

Pernyataan Menkomdigi mengenai pembangunan jaringan di wilayah terpencil memberikan secercah harapan.

Meutya mengatakan pemerintah telah melelang frekuensi 1,4 GHz untuk penetrasi internet ke rumah tangga melalui teknologi Fixed Wireless Access (FWA). Pemenang lelang diwajibkan membangun jaringan di wilayah-wilayah terpencil.

Pemerintah berharap solusi tersebut mulai terasa dalam waktu sekitar satu tahun, meskipun pembangunan infrastruktur membutuhkan proses.

Pernyataan tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai janji bahwa seluruh wilayah Kepulauan Mentawai akan segera bebas dari blank spot. Komdigi dalam keterangannya tidak menyebut adanya jadwal khusus pembangunan jaringan untuk seluruh Mentawai.

Namun, arah kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperluas konektivitas ke wilayah yang selama ini belum menikmati kualitas internet secara optimal.

Di sinilah masyarakat Mentawai perlu mengambil peran. Pernyataan pemerintah harus dikawal agar tidak berhenti sebagai wacana.

Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu memetakan secara terbuka titik-titik blank spot, wilayah dengan kualitas jaringan rendah, kebutuhan sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, pelaku UMKM, serta kawasan permukiman yang belum memperoleh akses internet yang layak.

Data tersebut penting agar pembangunan jaringan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.

Pertanyaan masyarakat Mentawai pun sederhana tetapi sangat mendasar: jika pemerintah mengakui kebutuhan internet masyarakat Sikakap, kapan dan bagaimana solusi konkretnya diberikan?

Pertanyaan itu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, merupakan bagian dari kontrol publik agar kebijakan pemerataan digital benar-benar dirasakan masyarakat.

Internet hari ini bukan lagi kemewahan. Bagi seorang siswa di pulau kecil, koneksi internet dapat menentukan aksesnya terhadap bahan pembelajaran.

Bagi tenaga kesehatan, jaringan komunikasi dapat mempercepat koordinasi dan akses informasi.

Bagi nelayan dan pelaku usaha, konektivitas dapat membuka akses informasi pasar dan komunikasi dengan pelanggan. Bagi pemerintah desa, internet menjadi salah satu instrumen penting dalam pelayanan publik.

Dengan demikian, pembangunan konektivitas di Mentawai harus dilihat sebagai investasi sosial dan ekonomi, bukan semata proyek teknologi.