Menkomdigi Akui Internet Mentawai Masih Terbatas, Warga Menanti Solusi

Kasus Yogi juga memperlihatkan adanya sisi lain dari perkembangan teknologi di daerah. Ketika infrastruktur formal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, inovasi dari warga dapat muncul secara spontan.

Meutya sendiri mengakui teknologi informasi dapat memicu kreativitas dan inovasi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan di lapangan. Namun, ia tetap menekankan pentingnya legalitas dan kepatuhan terhadap aturan.

Prinsip tersebut seharusnya dapat dipertemukan dalam sebuah solusi yang adil: aturan tetap ditegakkan, masyarakat tetap dilindungi, sementara kebutuhan konektivitas tidak dibiarkan tanpa jalan keluar.

Karena itu, masyarakat Mentawai kini memiliki alasan kuat untuk mengawal tindak lanjut pernyataan Menkomdigi.

Pemerintah pusat perlu menjelaskan secara transparan bagaimana wilayah terpencil, termasuk Mentawai, akan masuk dalam agenda pembangunan konektivitas baru.

Pemerintah daerah juga perlu aktif menyampaikan kebutuhan dan kondisi faktual masyarakat di setiap pulau dan dusun.

Jangan sampai kasus Yogi hanya dikenang sebagai perkara hukum. Lebih jauh dari itu, kasus tersebut harus menjadi titik balik bagi kebijakan pemerataan internet di Kepulauan Mentawai.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan sinyal yang muncul di layar telepon.

Mereka membutuhkan koneksi yang stabil, terjangkau, berkualitas, dan dapat digunakan untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, ekonomi, pelayanan publik, serta kesejahteraan keluarga.

Pemerataan internet pada akhirnya adalah bagian dari pemerataan pembangunan.

Ketika masyarakat di kota-kota besar dapat menikmati layanan digital berkecepatan tinggi, masyarakat di pulau-pulau terluar juga berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk terhubung dengan dunia.

Kini bola berada di tangan pemerintah.

Pernyataan bahwa masyarakat Mentawai membutuhkan internet yang lebih baik harus diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, pembangunan infrastruktur, jadwal kerja, serta evaluasi yang dapat diukur.

Masyarakat Mentawai tentu tidak menuntut sesuatu yang berlebihan.

Mereka hanya ingin memastikan bahwa kemajuan teknologi dan pembangunan digital Indonesia tidak berhenti di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi benar-benar sampai ke pulau-pulau, desa-desa, bahkan dusun-dusun yang selama ini masih menunggu koneksi.

Jika pemerintah mampu menjadikan kasus Yogi sebagai momentum pembenahan, maka persoalan ini dapat menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar penyelesaian satu perkara.

Ia dapat menjadi awal dari langkah konkret menuju Mentawai yang lebih terkoneksi, masyarakat yang lebih berdaya, dan pembangunan digital Indonesia yang benar-benar merata. | TriBrataPost.Com | */Redaksi | *** |