Rajo Ameh Soroti Visi Prabowo & Modernisasi Maritim Indonesia

Secara historis, Sriwijaya memang dikenal dalam kajian sejarah Asia Tenggara sebagai kekuatan maritim penting yang berkembang di kawasan Sumatra dan mempunyai hubungan perdagangan luas.

Karena itu, penggunaan nama Sriwijaya untuk sebuah kapal perang dapat dibaca sebagai simbol historis mengenai identitas dan orientasi maritim Indonesia.

Namun, simbol sejarah tidak otomatis membuktikan keberhasilan suatu strategi pertahanan.

Kemampuan nyata sebuah kapal perang harus dinilai berdasarkan spesifikasi teknis, kesiapan operasional, sistem persenjataan, dukungan logistik, interoperabilitas, kemampuan awak, biaya pemeliharaan, serta kesesuaiannya dengan doktrin pertahanan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang disampaikan pengguna, KRI Sriwijaya-100 disebut mempunyai panjang sekitar 180 meter dan lebar sekitar 30 meter serta mampu mengoperasikan sejumlah helikopter kelas menengah dan wahana udara nirawak.

Kapal tersebut juga disebut dapat mendukung operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan bencana, distribusi logistik, dan dukungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

Jika kelak dikonfirmasi secara resmi, kemampuan seperti itu akan mempunyai dimensi kemanusiaan yang penting bagi Indonesia.

Negara kepulauan menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, erupsi gunung api, kebakaran hutan, hingga kondisi darurat di wilayah terpencil.

Platform laut berukuran besar dengan kemampuan membawa helikopter secara teoritis dapat membantu mempercepat mobilisasi personel, peralatan medis, bahan pangan, air bersih, serta perlengkapan penyelamatan menuju wilayah yang akses daratnya terputus.

Akan tetapi, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan operasi, koordinasi antarlembaga, pelabuhan pendukung, fasilitas perawatan, serta ketersediaan armada udara dan personel.

Konsep penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan kemanusiaan juga bukan sesuatu yang baru.

Dalam sistem pertahanan Indonesia, TNI mempunyai tugas selain perang yang mencakup berbagai bentuk bantuan kepada pemerintah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, penggunaan alutsista untuk penanggulangan bencana harus tetap berada dalam kerangka hukum, komando, koordinasi, dan prosedur yang berlaku.

Dari perspektif masyarakat, ukuran paling konkret modernisasi pertahanan bukan hanya jumlah atau ukuran alutsista yang dimiliki negara.

Masyarakat juga membutuhkan kepastian bahwa belanja pertahanan dikelola secara akuntabel, transparan sesuai batas keterbukaan informasi pertahanan, efisien, dan benar-benar memperkuat kemampuan nasional.

Modernisasi pertahanan juga mempunyai konsekuensi anggaran jangka panjang.

Sebuah kapal berukuran besar membutuhkan biaya pengoperasian, pemeliharaan, pelatihan awak, suku cadang, bahan bakar, fasilitas pangkalan, serta dukungan industri pertahanan.

Karena itu, pembelian atau pengalihan kepemilikan kapal tidak dapat dilihat hanya dari harga awal, melainkan harus memperhitungkan biaya sepanjang siklus hidup alutsista.