Reses di Lubuk Kelik, Sesilia Rizki Soroti Pendidikan dan BPJS

TriBrataPost.Com | JSCgroupmedia ~ Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dari Fraksi Golkar, Sesilia Rizki, S.Sos., menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun Sidang II Tahun 2026 di Kelurahan Lubuk Kelik, Kabupaten Bangka, Minggu (13/9/2026).

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, terutama akses pendidikan dan jaminan kesehatan.

Aspirasi tersebut menjadi perhatian Sesilia untuk kemudian dibawa dan diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan sesuai kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, suara masyarakat yang disampaikan dalam kegiatan reses harus menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan dalam mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Persoalan jaminan kesehatan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian serius.

Sesilia mengakui keterbatasan kemampuan anggaran daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat, termasuk pembiayaan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Keterbatasan fiskal, menurutnya, membuat pemerintah daerah harus menentukan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran.

Kondisi tersebut perlu disikapi dengan kebijakan yang tepat agar masyarakat tetap memperoleh perlindungan kesehatan, terutama kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari pemerintah.

Sesilia berharap tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Tambahan pendapatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik, termasuk memperkuat program jaminan kesehatan masyarakat.

“Karena keterbatasan anggaran kita tidak memungkinkan. Mudah-mudahan dengan ada dana bagi hasil turun dari pusat bisa menanggulangi lagi BPJS tadi,” ujar Sesilia.

Menurutnya, akses terhadap jaminan kesehatan tidak boleh dipandang hanya sebagai persoalan administratif. Bagi masyarakat, kepesertaan BPJS berkaitan langsung dengan kemampuan keluarga memperoleh pelayanan ketika membutuhkan pengobatan.

Karena itu, keberlanjutan pembiayaan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat tidak kehilangan akses terhadap layanan kesehatan akibat keterbatasan ekonomi.

Di sisi lain, persoalan pendidikan juga menjadi sorotan dalam reses tersebut. Masyarakat menyampaikan perhatian terhadap sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik yang dinilai belum berjalan optimal di wilayah Lubuk Kelik.

Sesilia mengatakan sistem penerimaan peserta didik perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya mampu memberikan akses pendidikan yang lebih adil.

Kebijakan pendidikan, menurutnya, harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan sehingga tidak menimbulkan kesenjangan bagi masyarakat dalam memperoleh kesempatan bersekolah.

“Kalau untuk pendidikan mungkin sistem zonasi yang tadi belum berjalan dengan baik di sini. Nanti akan kami perjuangkan biar sistemnya akan lebih baik lagi ke depan,” katanya.

Evaluasi terhadap sistem zonasi dinilai penting karena pemerataan akses pendidikan tidak hanya berkaitan dengan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah.